SISTEM PEREKONOMIAN DAN SISTEM PERPOLITIKAN DI DUNIA

SISTEM PEREKONOMIAN DI DUNIA

Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal dikenal juga dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Pada sistem ekonomi liberal, pengelolaan perekonomian sepenuhnya diatur oleh kekuatan pasar (yakni kekuatan permintaan dan penawaran). Artinya individu atau swasta diberi wewenang penuh dalam mengelola perekonomiannya. Wewenang pemerintah dalam hal ini terbatas, mencakup keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara. Seperti misal, larangan memproduksi obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya. Terdapat kebebasan individu yang besar dalam melakukan kegiatan ekonominya. 

Penggagas sistem ekonomi liberal adalah Adam Smith. Dia menuangkan idenya ini di dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776). Di dalam bukunya tersebut, Adam Smith mengatakan bahwa “kemakmuran suatu negara akan terwujud bila setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mencapai kemakmuran, sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan secara bebas sesuai dengan mekanisme pasar. 

Yang menjadi latar belakang munculnya sistem ekonomi liberal ini adalah paham yang berpendapat bahwa manusia dilahirkan ke dunia disertai segala macam hak dan kebebasan berupa hak dan kebebasan untuk berproduksi, distribusi, dan konsumsi. 

Sistem ekonomi liberal dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia, terutama di negara-negara Eropa Barat, Amerika, Kanada, dan Australia. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal di bawah ini. 

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal

a. Bebas memiliki alat-alat dan sumber-sumber produksi, baik perorangan maupun kelompok

b. Hak milik perorangan dijamin sepenuhnya

c. Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta

d. Campur tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas

e. Modal mempunyai peran yang terpenting dalam kegiatan ekonomi

f. Bebas bersaing dengan cara apa pun

g. Didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya 

Kelebihan dari sistem ekonomi liberal, antara lain:

a. Setiap individu diberi kebebesan dan kesempatan untuk berusaha

b. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi

c. Setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukainya

d. Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju

e. Produksi barang dan jasa berdasarkan kepada kebutuhan pasar, yaitu kebutuhan masyarakat. 

Adapun kekurangan sistem ekonomi liberal: 

a. Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah

b. Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat

c. Menimbulkan penindasan (eksploitasi) terhadap manusia karena mengejar keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya

d. Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. 

Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis ini dipelopori oleh Karl Marx, yang berawal dari penolakannya terhadap sistem ekonomi liberal yang telah dipelopori oleh Adam Smith. Dia berpendapat selama tuan tanah atau pemilik modal diberikan kekuasaan dalam mengelola ekonomi maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tercapai justeru akan terjadi perbudakan dan akan memunculkan kelas-kelas di dalam masyarakat. Oleh karena itu Karl Marx merancang sistem ekonomi sosialis untuk mematahkan paham ekonomi liberal. 

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat, karena semua pengelolaan perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. 

Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Tetapi justeru karena sangat besarnya campur tangan pemerintah, mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. 

Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis adalah negara-negara yang berideologi komunis seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, RRC dan negara komunis lainnya. 

Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis sebagai berikut:

a. Seluruh sumber daya dikuasai oleh negara

b. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat

c. Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur oleh pemerintah secara terpusat

d. Hak milik individu tidak diakui 

Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis:

a. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.

b. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata.

c. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. 

Adapun kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis:

a. hak milik pribadi tidak diakui,

b. potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang,

c. segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersifat paternalisme. 

Sistem Ekonomi Campuran

Kegagalan sistem ekonomi sosialis dan liberal membuat kenyataan pada waktu sekarang ini tak ada satu pun negara yang secara ekstrem menerapkan sistem ekonomi tertentu (baik liberal atau sosialis). Banyak negara yang menganut lebih dari satu sistem ekonomi atau menganut sistem ekonomi campuran. Sistem Ekomoni campuran muncul sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem-sistem ekonomi sebelumnya. 

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan- kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. 

Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. 

Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan di negaranegara yang sedang berkembang, seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem ekonomi campuran, berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonami campuran. 

a. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.

b. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan -kebijaksanaan di bidang ekonomi.

c. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.

d. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.

e. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.

f. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. 

Dengan demikian, dalam sistem perekonomian campuran ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada bidang-bidang yang ditangani pemerintah. 

Sama halnya dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara dalam mengatur sistem ekonominya tersebut.

SISTEM POLITIK DUNIA

Pengertian Sistem Politik
Menurut Ramlan Surbakti, sistem politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu.
 Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti tersebut, maka secara sederhana sistem politik merupakan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan proses pengambilan suatu kebijakan yang dirumuskan atas asas kepentingan bersama.
 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
Berbagai negara yang ada di dunia, memilih dan menerapkan sistem politik yang berbeda antara satu sama lain. Faktor utama yang menjadi pertimbangan menerapkan suatu sistem politik tertentu adalah paham atau ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
Disamping aspek ideologi, terdapat faktor-faktor lainnya yang menjadi pertimbangan, yakni sebagai berikut :

1. paham atau ideologi yang dianut
2. latar belakang sejarah
3. kondisi sosiologis
4. kondisi kultural atau budaya
5. kondisi kejiwaan masyarakat (psycho-social)
6. pedoman filsafat
7. pedoman konstitusi dan hukum

Berikut adalah beberapa sistem politik di berbagai negara :
1. Sistem Politik Liberal
Menurut Cambridge Dictionary, sistem politik liberal adalah suatu bentuk sistem perwakilan demokrasi bekerja atas prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak individu dengan menuangkannya pada aturan.
Salah satu ciri utama dari sistem politik liberal adalah kekuasaan negara yang terletak pada parlemen. Adapun kelebihan dari sistem politik liberal ini yaitu kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, hal ini karena kekuasaan tidak berada pada satu pemegang kekuasaan saja. Sedangkan kekurangan dari sistem politik liberal adalah memicu adanya monopoli kekuasaan oleh sekelompok pemangku kekuasaan yang bekerja sama.

2. Sistem Politik Komunis
Sistem politik komunis adalah sistem politik yang memposisikan negara sebagai pengatur dan penguasa penuh atas segala aspek kehidupan bernegara.
Dalam sistem politik ini negara tidak hanya menguasai dan mengatur aspek ekonomi dan politik saja, tapi juga kepercayaan/paham warga negaranya serta hal-hal yang dinilai baik buruk dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal yang mencolok dalam sistem politik komunis adalah keadaan dimana masyarakat merupakan pelayan negara. Bentuk pelayanan ini merujuk kepada rakyat yang bekerja di lembaga pemerintahan, mereka diberikan berbagai tugas yang melebihi kapasitasnya.
3. Sistem Politik Parlementer
Sistem politik parlementer adalah sistem politik yang menjadikan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem politik terdapat seorang presiden sebagai kepala negara, dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Adapun kelebihan sistem politik parlementer yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap pendapat publik. Sedangkan kelemahan dari sistem politik ini adalah proses pelaksaaan pemerintahan yang tidak stabil serta tidak ada perbedaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
4. Sistem Politik Presidensial
Sistem politik presidensial adalah sistem politik yang memisahkan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Sistem politik presidensial memiliki nama lain yaitu sistem kongresional. Dalam sistem politik presidensial, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden menduduki kekuasaan terkuat yang tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga lainnya yang berada dalam pemerintahan negara tersebut. Presiden dapat dilengserkan dari kursi kekuasaannya hanya jika ia terlibat dalam pelanggaran berat seperti : pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara dan terlibat masalah kriminal.
Keutamaan dari sistem politik ini adalah presiden memiliki jaminan kewenangan legislatif oleh konstitusi, dan presiden berwenang untuk mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan.
5. Sistem Politik Otoriter/Totaliter
Sistem politik otoriter adalah sistem politik dimana segala bentuk peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berasal dari satu sumber, yakni dari pemangku kekuasaan tertinggi. Sistem politik otoriter dikenal juga dengan sistem politik diktator karena pada sistem politik ini dipimpin oleh seseorang yang diktator.
Sistem politik otoriter memiliki satu ciri khas yakni kekuasaan politik tak terbatas oleh sang pemimpin atau partai politik yang berkuasa. Menurut Theodore M. Vestal dalam bukunya berjudul Ethiopia: A Post-Cold War African State, mengemukakan bahwa sistem politik otoriter memiliki 6 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

1. infrastruktur dan fasilitas pemerintahan dikendalikan secara terpusat
2. mengikuti 4 prinsip :
• aturan datang dari seseorang, bukan dari hukum
• pemilihan umum bersifat kaku
• semua keputusan politis ditentukan oleh satu pihak dan berlangsung tertutup
• penggunaan kekuatan politik yang seolah-olah tidak terbatas
3. pemimpin dipilih sendiri atau menyatakan diri
4. tidak ada jaminan kebebasan sipil maupun toleransi untuk oposisi
5. tidak ada kebebasan membentuk suatu kelompok, organisasi atau partai politik selain dari partai politik yang incumbent
6. kestabilan politik dipertahankan melalui :
• kontrol penuh terhadap dukungan pihak militer untuk mempertahankan keamanan sistem dan kontrol terhadap masyarakat
• birokrasi dikuasai oleh orang-orang yang mendukung rezim
• kendali terhadap oposisi dari internal negara
• pemaksaan kepatuhan kepada publik melalui berbagai cara sosialisasi

6. Sistem Politik Anarki
Menurut Alexander Wendt, anarki adalah segala hal yang dilakukan oleh negara. Hal ini berarti bahwa anarki  bukanlah sebuah sistem yang berlaku secara internasional melainkan hanya sebuah sistem ciptaan suatu negara.
Sistem politik anarki adalah sistem politik yang merujuk pada konsep anarki yakni tidak memiliki pemimpin dan tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dalam sistem politik anarki ini tidak ada kekuatan dan kekuasaan koersif secara hierarki yang bertugas menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, memberlakukan hukum, dan menata sistem pemerintahan seperti halnya yang terjadi di negara-negara lain.
7. Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan hak setara kepada seluruh warga negara atau rakyatnya dalam proses pengambilan suatu kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Suatu negara yang menerapkan konsep sistem politik demokrasi, rakyat mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, membuat, dan menentukan suatu hukum baik secara langsung ataupun perwakilan. Salah satu ciri utama dari sistem politik demokrasi ini adalah adanya wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan. Wakil rakyat ini merupakan perpanjangan  tangan dari rakyat, yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan aspirasi rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum.
8. Sistem Politik Demokrasi Transisi
Sistem politik demokrasi transisi adalah sistem politik yang belum stabil, dimana sistem ini diberlakukan pada masa transisi antara satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan selanjutnya. Tidak jelasnya orde pemerintahan yang akan berlaku di masa yang akan datang disebut sebagai suatu rangkaian berbagai kemungkinan. Masa politik transisi ini dapat mengarah kepada terjadinya penciptaan sejenis demokrasi, kembali pada masa rezim otoriter yang pernah terjadi sebelumnya maupun munculnya suatu sistem politik alternatif yang lebih revolusioner.
Menurut Rustow, masa demokrasi transisi ini melalui tiga tahapan, yakni :

1. terjadinya polarisasi antar pemain-pemain politik baru
2. terjadinya kompromi dan negosiasi
3. habituasi (pembiasaan) terhadap aturan-aturan main demokratis

Anggota Kelompok:

1.      Cindyta Meidiana ( 21216629 )

2.      Dwi Fajar Wati ( 22216182 )

3.      Shifa Baity N ( 27216007 )

REFERENSI

http://guruppkn.com/sistem-politik-di-berbagai-negara

http://azanulahyan.blogspot.co.id/2014/04/macam-macam-sistem-ekonomi-dalam-perekonomian-dunia.html

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN HINGGA SEKARANG

A.    Kajian Tentang Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Kolonial Belanda
Sebagai hasil dari berbagai kajian yang lebih mutakhir mengenai sejarah perekonomian bangsa kita di masa kekuasaan Belanda pernah disajikan dalam suatu konferensi terbuka yang secara khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia.  Yang pertama di pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan Belanda yang terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum. Bahkan hasil pengkajian yang lebih mendalam dari arsip – arsip tersebut melahirkan berbagai temuan yang membantah berbagai pendapat tentang masa silam, contohnya sistem tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu, banyak sejarahwan yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di Jawa menjadi lebih miskin, padahal tidak demikian.

        Termasuk bagian kedua yang menjadi pendorong terhadap bangkitnya keinginan mempelajari sejarah perekonomian Indonesia adalah hasil pengumpulan dan seleksi beberapa data statistik yang sangat besar yang dilakukan oleh almarhum P. Creutsberg yang merupakan seorang pensiunan biro pusat statistik Jakarta yang juga saat itu membawahi beberapa kelompok ekonom kecil Belanda.

Kelompok itu berhasil mengumpulkan statistik perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1816 – 1940 yang kemudian mengalihkan perhatian beberapa ekonom Australia yang saat itu turut mempelajari sejarah ekonomi Indonesia masa kini, justru semakin tertarik untuk terlebih dahulu mempelajari data statistik yang dikumpulkan oleh kelompok ekonom Belanda tersebut dalam rangka menjadi acuan untuk mempelajari ekonomi Indonesia di masa kini.

1.      SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA di MASA SISTEM TANAM PAKSA

        Menurut sejarah, sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa ditahun 1830 terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah penjajah akibat dari Perang Diponegoro tahun 1825 – 1930 yang merupakan perang terbesar di tanah Jawa dan juga Perang Paderi tahun 1821 – 1837 di Sumatera Barat. Kemudian Jendral Van den Bosch selaku Gubernur saat itu memperoleh izin untuk menerapkan Sistem Tanam Paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel yang memiliki tujuan utama untuk menutupi defisit dari besarnya anggaran pemerintah serta untuk mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang habis terpakai.

      Sebenarnya sistem tanam paksa ini lebih kejam dan lebih keras dibanding dengan sistem monopoli VOC sebab adanya sasaran keperluan pemasukan negara yang memang sangat dibutuhkan saat itu. Jika dalam masa monopoli VOC para petani diwajibkan menjual hasil tertentu dari pertaniannya kepada VOC, maka di masa tanam paksa ini pemerintah sekaligus yang menetapkan harganya. Akibatnya matinya perkembangan sistem pasar yang bebas.

      Sistem tanam paksa ini juga banyak dijadikan contoh sejarah klasik yang menindas rakyat Indonesia khususnya petani di Jawa saat itu. Dengan memaksa para petani untuk bekerja hingga 4 kali lebih lama dari jam kerja biasa dengan tujuan pokok agar kapasitas hasil pertanian meningkat demi untuk meningkatkan kondisi ekonomi pemerintahan Belanda saat itu.

     Memang dari hasil sistem Tanam Paksa ini berhasil meningkatkan sejumlah komoditi pertanian hingga dapat dieskpor ke Eropa, sehingga semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh pemerintahan Belanda saat itu namun upah yang diberikan kepada kaum petani tidak seimbang dibanding tenaga dan jerih payah yang mereka keluarkan di masa sistem tanam paksa tersebut.

2.      KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

      Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus Presiden pertama indonesia, perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :

·         Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.

·         Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak

·         Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor

·         Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia

Setelah kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik dan keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan.
Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana).
Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara. 

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :

1. Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang berakibat jatuh-bangunnya cabinet – tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

3) Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh.

Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakyat. Dalam usaha memasifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti:

● Berdikari di bidang ekonomi;
● Berdaulat di bidang politik; dan
● Berkepribadian dalam budaya

Perekonomian Pada Masa Orde Lama 1945-1966

·         Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.

·         Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.

·         Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.

·         Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.

·         Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.

·         Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.

·         Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)           

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:

1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

3. Kas negara kosong.

4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 untuk mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

·         Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.

·         Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.

Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

·         Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

·         Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

·         Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

·         Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

·         Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).

·         Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).

·         Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa itu:

a. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.

c. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

d. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.

e. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Sitem Perekonomian

Selama masa orde lama, berbagai sistem ekonomi telah mewarnai perekonomian Indonesia, antara lain :

1.      Sistem ekonomi Pancasila & Ekonomi Demokrasi         : Awal Berdirinya RI

2.      Liberalis                                                                             : Awal 1950an – 1957an

3.      Sistem Etatisme                                                                : Awal 1958an – orde baru

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA ORDE BARU

Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Awal Masa Orde Baru

       Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.

1.      Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

a. Rendahnya penerimaan Negara

b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi  impor yang    sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2.  Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3.   Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

1.      Mengadakan operasi pajak

2.      Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.

Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Pembagunan tidak merata  tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1.      Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.

2.      Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

3.      Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

4.      Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1.      Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

2.      Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

3.      Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

4.      Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

5.      Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

6.      Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

7.      Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

8.      Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA REFORMASI (2000 – 2001)

      Dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru, hingga sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya.

Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

      Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :

a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.

b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.

Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.

Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

       Kebijakan kontroversial pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin.

Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.

Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.

Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini banyak yang berpendapat kalau system ini lebih bercondong ke system ekonomi liberal/kapitalis.

Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia.

Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan.

Semula globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional.

Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.

Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.

Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan bangsa ini untuk mewujudkan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat Indoneisa.

Masa Kepeminpinan Jokowi dan YusuFkala

      Yaitu dengan adanya kebijakan pembuatan banyak kartu seperti kartu sehat, kartu berprestasi dan kartu kartu lainnya mengikuti tren. serta kebijaka yang dikeluarkan. ada tida paket kebijakan yaitu

Pak jokowi nmengeluarkan 3 paket kebijakan
Paket-paket tersebut adalah:

a. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. “Ada 89 peraturan yang diubah dari 154,” kata Jokowi. “Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas peraturan yang tidak relevan, atau menghambat industri nasional.”

b. Mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur.

c. Meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Anggota Kelompok:

1.      Cindyta Meidiana ( 21216629 )

2.      Dwi Fajar Wati ( 22216182 )

3.      Shifa Baity N ( 27216007 )

 REFERENSI

http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/sejarah-perekonomian-indonesia-dari-sebelum-kemerdekaan-hingga-orde-reformasi.html

https://christineflorencia.wordpress.com/2014/04/01/perekonomian-indonesia-dari-masa-penjajahan-hingga-masa-reformas